oleh

Paripurna DPRD Tetapkan Perda Tata Cara Pemilihan Sangadi di Bolmong

BOLMONG – Siang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow (Bolmong), Senin (1/7) resmi menetapkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Pilsang) di Kabupaten Bolmong.

Bupati Bolmong Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, yang hadir dalam sidang paripurna penetapan Ranperda tata cara penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Pilsang) menjadi Peraturan Daerah tersebut mengatakan, kalau perubahan Perda itu merupakan sebuah kebutuhan pokok, yang harus dilakukan dalam menyongsong pemilihan Sangadi serentak yang akan digelar tahun ini.

“Dirubahnya Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa,” ucap Yasti.

Dirinya menambahkan, kalau perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri  tersebut juga merupakan, tindaklanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dalam nomor perkara 128/PUU-XII/2015, dimana dalam ketentuan pasal 33 huruf g undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. “Selain itu, perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, dalam rangka menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang‑undangan dan kebutuhan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, harus menyesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi,” tambahnya.

Sebagai Ranperda inisiatif DPRD yang telah melalui proses pembahasan bersama dengan pihak Eksekutif, pada Sidang Paripurna tersebut, Bupati Yasti menyatakan kalau Pemkab Bolmong menyetujui Ranperda tata cara penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Pilsang) tersebut, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (Tr04)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed