SULAWESINEWS— Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu dorong Dinas Sosial melakukan perbaikan data.
Hal tersebut menjadi perbincangan saat pelaksaan rapat evaluasi LPJ tahun 2019 bersama Dinas Sosial Kotamobagu.
Rapat tersebut dipimpin oleh Dani Mokoginta Sekretaris Komisi III, dan dihadiri oleh anggita Komisi, sedangkan dari Dinas Sosial, nampak Kepala Dinas Sarida Mokoginta, dan semua jajaran Dinas Sosial.
Beberapa hal dibahas terkait realisasi kerja, termasuk yang menonjol adalah masalah data.
“Kami minta terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan di upayakan satu tahun dua kali,” ujar Dani Mokoginta.
Ia mengatakan, Komisi III juga mendorong agar triwulan pertama setelah covid reda, Dinsos, bekerjasama dengan desa dan kelurahan turun lakukan verifikasi validasi data.
Baik data kemiskinan, warga yang meninggal, juga yang keluar Kotamobagu, termasuk mengakomodir orang miskin baru.
“Karena kami yakin, dampak covid akan lahirkan orang miskin baru,” jelasnya.
Sudah menjadi kesepakatan bersama dengan Dinsos, bahwa mereja akan melakukan upaya untuk verifikasi lagi data keluarahan dan desa.
“Memang mereka akui masih ada yang kurang terkait dara, makanya butuh kerjasama. Maka Dinsos harus lebih serius,” jelas dia.
Ia mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan amburadulnya penyerahan bantuan, di antaranya
kurang validnya data setelah diinput, sebagaian eror di Kemensos, tapi juga ada kesalahan dari Dinas Sosia.
“Makanya nanti, harus ada pengawalan proses pendataan, setelah itu dilakukan penetapan jumlah orang miskin. Kalaupun ada kendala lapangan, pemerintah kan berjenjang, lapor secara berjenjang, hingga ke pimpinan tertinggi,”jelasnya.
Memang menurutnya, kadang kita tidak bisa menghindar dari aroma yang baru lewat, semisal Pilsang, Pilkada, dan Pileg.
“Fakta itu ada, dinamikadi desa, suka tidak suka, tapi kami sudah ingatkan, Dinsos harus tegas, kalau berhak, pastikan masuk,”jelasnya.(san)
