SULAWESI.NEWS, BOLMONG – Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Rio Lombone, mewakili Penjabat (Pj) Bupati Bolmong Jusnan Calamento Mokoginta, menghadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Seminar Nasional yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Acara ini berlangsung di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center, pada Senin, 8 Juli 2024.
Acara ini dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh Indonesia. BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari tahun 2014 hingga 2023. Selain itu, acara ini juga meliputi seminar nasional yang membahas capaian, tantangan, dan arah ke depan.
“Selain itu, juga ada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Dua Tahun 2023 dari Ketua BPK RI kepada Presiden RI,” jelas Rio Lombone ketika dihubungi.
Dalam acara tersebut, dipaparkan perkembangan pemeriksaan keuangan negara. Seminar nasional ini juga menghadirkan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, sebagai pembicara utama. Narasumber lainnya meliputi Anggota V BPK RI, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dengan terus meningkatkan profesionalisme dan fungsi pemeriksaan.
“Saya juga menyampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” ujar Jokowi.
“Sudah sering saya sampaikan, WTP bukan prestasi tetapi adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, uang negara,” tambahnya.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintah pusat hingga daerah harus diaudit dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” tegas Jokowi. (Zakir)
