SULAWESI.NEWS, BOLTIM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), akan turun lapangan melakukan monitoring Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bulan September ini.
Hal ini sebagaimana dikatakan kepala DPMD Boltim, Hendra Tangel, Jumat, 2 September 2022.
Hendra mengatakan bahwa saat ini ada sejumlah BUMDes yang bermasalah di Kabupaten Boltim.
“Sejauh ini, berdasarkan data pengelolaan BUMdes yang ada di DPMD Boltim, sedikitnya ada 40 sampai 50 persen desa di Boltim yang mengalami permasalahan dalam pengelolaan BUMDes,” ungkap Hendra.
Hendra mengatakan bahwa pihaknya mengimbau kepada Pemerintah Desa (Pemdes) setempat untuk segera melakukan evaluasi kepengurusan BUMDes yang bermasalah.
“Pemdes segera membentuk kepengurusan BUMDes yang bermasalah, namun bisa juga tidak merubah kepengurusan, asalkan ada pertanggung jawaban dari pengurus BUMDes yang lama,” ucapnya.
Hendra juga mengingatkan kepada pengurus BUMDes yang lama untuk dapat mempertanggung jawabkan dan menyelesaikan masalah dalam hal pengelolaan BUMDes.
“Minimal pengurus lama berkomitmen untuk bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan masalah dalam hal pengelolaan BUMDes,” pungkasnya.(*)
