SULAWESI.NEWS, BOLMONG – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yusra Alhabsyi SE, menolak rencana pengadaan kendaraan dinas bagi bupati sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Abdullah Mokoginta SH MH, menyampaikan pada Rabu, 26 Februari 2025, bahwa keputusan ini bertujuan untuk mengalihkan anggaran ke program yang lebih mendesak bagi masyarakat.
“Bupati menegaskan bahwa saat ini anggaran harus difokuskan pada program prioritas, sehingga pengadaan kendaraan dinas belum diperlukan,” ujar Abdullah.
Tak hanya kendaraan dinas bupati, pengadaan mobil dinas untuk sejumlah pejabat teras juga dihapus, termasuk untuk asisten, kepala BAPPEDA, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Sekretaris DPRD, serta seluruh kepala bagian di Sekretariat Dewan.
Namun, kendaraan dinas untuk Wakil Bupati tetap diadakan karena kendaraan sebelumnya telah dikembalikan oleh mantan Wakil Bupati Yanny Tuuk. Begitu pula dengan kendaraan untuk pimpinan DPRD yang masih masuk dalam pengadaan.
Dengan langkah ini, Pemkab Bolmong berharap dapat mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor yang lebih krusial, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Keputusan ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Keputusan Bupati Yusra Alhabsyi mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk legislator Bolmong, Supandri Damogalad SIP, yang menilai langkah ini sebagai bentuk tata kelola anggaran yang efektif demi kepentingan masyarakat.(Zak)
