SULAWESI.NEWS, Kotamobagu– Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Adrianus Mokoginta, SE, menggelar reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Kotamobagu Timur guna menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi warga untuk menyampaikan berbagai permasalahan dan kebutuhan yang mereka hadapi secara langsung kepada wakil rakyat.
Dalam reses yang berlangsung pada Rabu (26/2/2025), turut hadir Kepala Dinas Sosial Noval Manoppo, Lurah Kotobangun Gika Angel Ginoga, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Ketenagakerjaan. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Adrianus Mokoginta menegaskan bahwa agenda reses merupakan bagian dari kewajiban DPRD untuk menjaring langsung keluhan dan harapan masyarakat, khususnya terkait sektor sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
“Kami di DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan suara masyarakat tersampaikan dan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Adrianus.
Berbagai aspirasi mencuat dalam diskusi dengan masyarakat, mulai dari peningkatan layanan kesehatan, permintaan bantuan sosial, hingga peluang kerja bagi warga setempat. Adrianus menegaskan bahwa semua masukan yang diterima dalam reses ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan di DPRD.
Selain sebagai sarana menyerap aspirasi, reses juga menjadi ajang evaluasi bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka. Adrianus menegaskan bahwa keberadaan anggota DPRD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan reses menjadi salah satu cara untuk mengukur kinerja mereka.
“Sejatinya, anggota DPRD ini dipilih oleh rakyat. Reses adalah momentum evaluasi tahunan, di mana masyarakat bisa melihat sejauh mana anggota DPRD telah bekerja dalam menyerap aspirasi dan mengakomodasi kepentingan rakyat, terutama mereka yang kurang mampu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adrianus menyoroti pentingnya efisiensi anggaran daerah agar dana publik dapat dialokasikan secara optimal. Ia menegaskan bahwa program-program yang sudah tidak lagi relevan sebaiknya dialihkan ke sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Secara regulasi, tidak ada yang kami tolak. Namun, efisiensi anggaran tetap perlu dilakukan agar program-program yang sudah tidak relevan bisa dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya, seperti program makan siang gratis dari Presiden, serta komitmen terhadap sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Adrianus menegaskan bahwa roda ekonomi dan kebijakan pemerintah harus berjalan selaras, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga mengajak semua elemen masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
“Melalui kegiatan reses ini, kami berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat terus menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” pungkasnya.
Reses ini menjadi bukti nyata keterbukaan DPRD dalam menampung aspirasi masyarakat, sekaligus mengokohkan peran wakil rakyat sebagai jembatan antara pemerintah dan warga dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.(*)
