SULAWESI.NEWS, KOTAMOBAGU – Tata kelola persampahan di Kota Kotamobagu kembali menjadi sorotan, kali ini melalui temuan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2024. Salah satu persoalan utama yang diungkap adalah metode pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang hingga kini masih menggunakan sistem open dumping.
Anggota Komisi II DPRD Kotamobagu, Sande Dodo, mengkritisi penggunaan metode tersebut karena dinilai tidak ramah lingkungan dan berpotensi mengganggu kesehatan warga yang bermukim di sekitar TPA.
“Sistem open dumping ini membawa dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Saya menyarankan agar Pemerintah Kota mengaktifkan kembali metode sanitary landfill yang lebih aman dan terukur,” ujar Sande yang juga merupakan kader PDI Perjuangan.
Lebih lanjut, mantan Sekretaris Daerah Kotamobagu ini menegaskan bahwa langkah konkret perlu segera disiapkan, termasuk penyusunan rencana aksi untuk menghidupkan kembali metode sanitary landfill.
“Dalam rekomendasi Pansus, kami telah mengusulkan agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera meninggalkan sistem open dumping dan secara bertahap mengembangkan metode sanitary landfill sesuai standar pengelolaan limbah. Alternatif lain seperti penggunaan incinerator juga dapat dipertimbangkan sebagai solusi cepat untuk mengatasi penumpukan sampah di TPA,” tambahnya.
Dorongan dari legislatif ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan sistem pengelolaan sampah di Kotamobagu demi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.(*)
