SULAWESI.NEWS, KOTAMOBAGU – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bappelitbangda Kota Kotamobagu menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait percepatan penurunan Stunting di Kotamobagu.
FGD dilaksanakan di ruang rapat Bappelitbangda Kotamobagu, Kamis 3 Januari 2022, menghadirkan nara sumber Sam Patoro Larobu,SH,MH, Tenaga Ahli Dirjen Bina Pembangunan Daerah.
Menurut Kepala Bappelitbangda Kotamobagu Adnan Massinae, kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang menjadi skala prioritas Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara dalam upaya pencegahan kasus Stunting.
Untuk mengatasi persoalan Stunting, kata Adnan, butuh kerjasama lintas sektor. “FGD ini sangat penting dalam rangka penyusunan rencana aksi di lapangan,” kata Adnan.
Sam Patoro pada kesempatan ini, mengungkapkan pentingnya data dalam hal penanganan stunting. Menurut dia, data besaran anggaran perlu diketahui, berapa besaran anggaran yang diperoleh dari APBN, APBD maupun Dana Desa.
Di Kotamobagu tercatat ada 205 kasus yang ditemukan berdasarkan pengukuran tahun 2021. Itu pun, belum keseluruhan anak terukur. Dari data Dinas Kesehatan, baru 84 persen dari total jumlah anak yang telah didata, selebihnya belum.
Sam Patoro pun, meminta agar Dinkes lebih intens lagi melakukan pengukuran pada tahun 2022 ini. Walaupun belum bisa mencapai 100 persen, tapi bisa ditargetkan sampai 95 persen, anjurnya.
Dia juga mengupas program penanganan kasus Stunting lewat penggunaan dana desa. Menurut Sam Patoro, sampai 2021 lalu, besaran dana desa yang dipakai menunjang program percepatan penanganan stunting sudah mencapai Rp 2,29 miliar.
“Jumlah ini, menurut dia besar, namun bisa ditingkatkan lagi asalkan ada kemudahan dalam penggunaan dana desa. Selain itu, kewenangan Camat juga perlu ditambah,” terangnya. (*)
