SULAWESI.NEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memperkuat basis data kependudukan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait studi kelayakan sistem informasi demografi, yang berlangsung di Aula Kantor Bapelitbangda Kota Kotamobagu, Kamis (11/12/2025).
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kotamobagu, Adnan Masinae, dalam sambutannya menegaskan bahwa ketersediaan data demografi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.
“Tanpa data yang valid, kebijakan yang kita ambil berpotensi meleset dari sasaran. Data adalah pijakan awal dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Adnan.
Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini persoalan ketidaksinkronan data sering memicu perdebatan, termasuk saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD, terutama pada program-program sosial seperti Anak Asuh.
“Sering kali kita hanya menyajikan angka-angka yang sumbernya tidak jelas dan sulit dipertanggungjawabkan. Ini tentu menjadi masalah serius,” ujarnya.
Menurut Adnan, perbedaan data dari tahun ke tahun semakin menunjukkan lemahnya sistem pendataan yang ada. Ia mencontohkan jumlah penerima program yang berubah-ubah secara signifikan setiap tahun tanpa dasar pembaruan data yang jelas.
“Angkanya tidak konsisten. Tahun 2023 sekitar lima ribu, 2024 turun menjadi tiga ribu, lalu 2025 naik lagi menjadi enam ribu. Perkembangan data terus berjalan, tetapi sistem kita tidak mengimbanginya. Dengan sistem informasi yang baik, pencarian dan pembaruan data tidak lagi menjadi kendala,” jelasnya.
Melalui FGD ini, Adnan berharap dapat dirumuskan sistem informasi demografi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, sehingga mampu menjadi rujukan utama dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan daerah.
“Jika kita memiliki database yang kuat dan terintegrasi, tim perencana akan bekerja lebih presisi. Kebijakan yang dihasilkan pun akan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Penerapan sistem informasi demografi yang akurat diyakini akan membantu Pemkot Kotamobagu dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu mendorong transparansi serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan daerah.(*)
