SULAWESINEWS-Menyusul pelantikan Abdullah Mokoginta, SH.M.Si sebagai Kepala Biro (Karo) Bidang Administrasi dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut),sejumlah tokoh dari BMR berharap agar Pemerinatah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bisa terus mengakomodir para kader potensial di Bolaang Mongondow Raya (BMR) di jajaran Lingkungan Pemerintahan Pemprov.
Ketua Ansor Cabang Kotamobagu, Hamri Mokoagow menilai, dilantiknya birokrat asal Bolmong Raya di jajaran pejabat eksekutif pemerintah Provinsi, merupakan komitmen Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey terhadap keterwakilan kader-kader Bolaang Mongondow.
Ia menjelaskan, setelah Siswa Rahmat Mokodongan sebagai mantan Sekprov Sulut, Rudi Mokoginta mantan Asisten II dan Bahagia Mokoagow sebagai Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Sulut, Mutu Mokoginta sebagai sekretaris Dinas PMD, kini Abdullah Mokoginta, kader asal BMR yang diorbitkan di jajaran Top Eksekutif di Provinsi.
“Pak Abdullah Mokoginta itu adalah salah satu putera terbaik BMR. langkah yang diambil oleh Pemprov mengakomodir beliau sudah sangat tepat,” ujarnya.
Hamri menambahkan, selain Abdullah Mokoginta, BMR masih memiliki sejumlah figur birokrat yang mumpuni.
“Selain Abdullah Mokoginta, BMR kader mumpuni dalam sosok Asripan Nani, Tahlis Gallang, Marzanzius Arvan Ohy serta beberapa nama lainnya yang pantas di-distribusikan ke Provinsi,” tegasnya.
Sementara itu, Ahmad Julianto, Akademisi Institut Agama Islam Muhammadiyah berpendapat terkait mendefinitifkan Abdullah Mokoginta. Menurutnya, tugas yang selama ini dijalankan masih bersifat normatif.
“Artinya itu normatif-struktural. Semata menjalankan fungsi manajemen agar berjalan seharusnya,” kata Julianto, kepada wartawan.
Meski demikian, Lanjut Julianto, ia memberikan apresiasi kepada Abdullah Mokoginta yang telah menjadi teladan bagi birokrat asal BMR bahwa ia bisa berkompetisi ditingkat provinsi.
“Masyarakat Bolmong Raya harus memberikan apresiasi atas dedikasi bapak Abdullah Mokoginta, khususnya bagi para ASN di BMR. Karna Pak Abdullah telah memberi rasa percaya diri bahwa birokrat BMR bisa bersaing dan tidak mengecewakan ketika diberi kesempatan,” terang Julianto
Namun Julianto mengingatkan, bahwa setiap posisi jabatan di lingkungan Pemprov bukan tidak memiliki aspek politis. “Meski itu jabatan karir, bila birokrat kita kurang diberi kesempatan, itu artinya nilai tawar BMR secara politis belum diperhitungkan,” jelas Julianto.
Disisi lain, Ketua Pemuda Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM), Maekel Moonik, kepada berandakota.com mengatakan, turut mengapresiasi atas dilantiknya Abdullah Mokoginta menjadi Karo Bidang Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulut. “Ini gambaran bahwa kader BMR masih diperhitungkan. Posisi pak Abdullah bisa sangat strategis demi memperjuangkan kepentingan masyarakat BMR,” kata Moonik. (EsGeEm)
