Oleh: Muhamad Zakir Mokoginta (Sekretaris Umum HMI Cabang Bolaang Mongondow Raya)
Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gagasan tentang mesin cerdas sejatinya sudah muncul sejak 1956 melalui Konferensi Dartmouth di Amerika Serikat. Namun, selama puluhan tahun AI hanya berkembang di ruang laboratorium. Baru dalam satu dekade terakhir, ketika big data, deep learning, dan komputasi awan semakin masif, AI berubah menjadi teknologi sehari-hari. Kini, AI tidak hanya menghitung dan menganalisis, tetapi juga mampu menciptakan teks, suara, gambar, hingga video yang nyaris sempurna meniru manusia.
Di Kotamobagu, dampak AI mulai terasa secara nyata, meski sering kali tidak disadari. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan AI untuk desain promosi, penulisan konten media sosial, hingga efisiensi layanan pelanggan. Di sisi lain, masyarakat semakin bergantung pada media sosial seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp sebagai sumber utama informasi. Ketergantungan inilah yang menjadi celah besar ketika teknologi AI generatif disalahgunakan.
Masalah utama yang dihadapi Kotamobagu adalah kerentanan terhadap disinformasi digital. Berdasarkan pola sebaran informasi di daerah, konten viral baik benar maupun salah menyebar jauh lebih cepat dibanding klarifikasinya. Beberapa waktu terakhir, publik Kotamobagu sempat dihebohkan oleh pesan berantai dan unggahan media sosial yang memuat informasi palsu, mulai dari isu bantuan sosial, fitnah personal, hingga kabar politik lokal yang menyesatkan. Meski sebagian besar belum berbentuk deepfake murni, fenomena ini menunjukkan satu hal penting kepercayaan publik masih sangat bergantung pada apa yang “terlihat” dan “terdengar” di layar gawai.
Di sinilah ancaman deepfake dan konten AI menjadi sangat relevan. Jika saat ini masyarakat sudah mudah percaya pada teks dan gambar palsu, maka di masa depan ketika video dan suara tokoh lokal bisa dipalsukan dengan sangat realistis risikonya jauh lebih besar. Bayangkan seorang figur publik atau tokoh agama di Kotamobagu seolah-olah menyampaikan pernyataan provokatif lewat video palsu menjelang momentum politik. Dalam hitungan jam, keresahan sosial bisa tercipta sebelum aparat atau pemerintah daerah sempat memberikan klarifikasi.
Masalah kedua adalah rendahnya literasi digital kritis. Banyak warga belum terbiasa memverifikasi sumber, mengecek konteks, atau mempertanyakan keaslian konten digital. Data nasional dari Kementerian Kominfo menunjukkan bahwa hoaks paling banyak menyebar di platform percakapan tertutup seperti WhatsApp media yang juga dominan digunakan di daerah. Dalam konteks Kotamobagu, kondisi ini diperparah oleh kedekatan sosial masyarakat, di mana satu informasi yang dibagikan oleh orang yang “dikenal” sering langsung dipercaya tanpa verifikasi.
Masalah ketiga adalah keterbatasan regulasi dan kesiapan lokal. Pemerintah daerah belum memiliki mekanisme khusus untuk menghadapi ancaman konten AI dan deepfake. Penanganan masih bersifat reaktif, bergantung pada laporan masyarakat dan klarifikasi manual, sementara teknologi manipulasi konten bergerak sangat cepat.
Solusi atas persoalan ini harus dimulai dari level lokal. Pertama, pemerintah daerah Kotamobagu perlu berkolaborasi dengan Diskominfo dan aparat penegak hukum untuk membangun sistem respons cepat terhadap konten digital bermasalah. Kedua, literasi digital harus dijadikan program berkelanjutan masuk ke sekolah, komunitas pemuda, organisasi keagamaan, dan kelompok masyarakat. Ketiga, tokoh publik dan pejabat daerah perlu menjadi teladan dengan transparansi komunikasi digital, sehingga ruang spekulasi dan manipulasi bisa ditekan.
Demokrasi digital di Kotamobagu tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh kesiapan warganya menghadapi realitas baru. Di era ketika wajah, suara, dan kata-kata bisa dipalsukan oleh mesin, kewaspadaan kolektif adalah benteng terakhir agar kebenaran tidak kalah oleh ilusi.
