oleh

TPID Bolmong Gelar Rakor Bersama Kemendagri, Bahas Tren Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

SULAWESI.NEWS, BOLMONG – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, 5 Agustus 2024. Rapat ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan penting.

Penjabat Bupati Bolmong, dr. Jusnan C. Mokoginta Mars, diwakili oleh Staff Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Deddy Ruswandi Mokodongan, memimpin rapat yang membahas perkembangan inflasi dari tingkat nasional hingga daerah. Dalam Rakor tersebut, disampaikan informasi penting mengenai tren inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Data menunjukkan bahwa tren inflasi nasional mengalami penurunan yang sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Inflasi nasional pada Juli 2024 tercatat sebesar 2,13 persen, menurun dari 3,1 persen pada Juli 2023. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 5,11 persen pada tahun 2024 dari 5,05 persen pada tahun sebelumnya.

Namun, di Provinsi Sulawesi Utara, tingkat inflasi mencapai 4,0 persen, menempatkan provinsi ini dalam tiga besar inflasi nasional. Minahasa Selatan mencatat inflasi tertinggi secara nasional dengan angka 6,68 persen. Bahan pangan seperti beras, cabai rawit, dan minyak goreng menjadi kontributor utama inflasi di mayoritas daerah.

Meskipun inflasi di Sulut relatif tinggi, TPID menegaskan bahwa inflasi di Bolmong masih terkendali dan tidak berada dalam zona merah nasional. Pemerintah telah memberikan insentif fiskal sebesar 300 miliar rupiah kepada 50 daerah, termasuk 4 provinsi, 10 kota, dan 36 kabupaten. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kota Bitung di Sulut masing-masing menerima insentif sebesar 6 miliar dan 5 miliar rupiah sebagai bentuk dukungan dalam upaya pengendalian inflasi.

Rakor ini menjadi momentum penting bagi TPID Bolmong untuk terus memantau dan mengendalikan inflasi, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan tantangan inflasi dapat diatasi dengan efektif, demi kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow.(Zakir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *